Bayangan Tak Terlihat: Mengurai Akar Sosial dan Budaya Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
Kekerasan seksual di tempat kerja bukanlah sekadar insiden individual, melainkan cerminan dari akar permasalahan sosial dan budaya yang mendalam. Lingkungan kerja, yang seharusnya menjadi ruang produktif dan aman, kerap kali menjadi ladang subur bagi praktik kekerasan ini karena adanya norma-norma tersembunyi dan dinamika kekuasaan yang bias.
Faktor Sosial: Hierarki, Ketergantungan, dan Budaya Diam
Secara sosial, struktur hierarki kekuasaan di tempat kerja menjadi pemicu utama. Pelaku, yang seringkali memiliki posisi lebih tinggi (manajer, atasan, pemilik), memanfaatkan keunggulan jabatan, wewenang, atau bahkan ketergantungan ekonomi korban terhadap pekerjaan. Ini menciptakan ketimpangan yang membuat korban sulit menolak atau melawan.
Selain itu, adanya budaya diam (culture of silence) sangat berperan. Korban seringkali takut melaporkan karena khawatir akan pembalasan, kehilangan pekerjaan, stigmatisasi, atau bahkan dianggap mengada-ada. Kurangnya mekanisme pelaporan yang jelas, aman, dan berpihak pada korban semakin memperkuat budaya ini, membuat pelaku merasa impun dan perilaku mereka dinormalisasi.
Faktor Budaya: Patriarki, Normalisasi, dan Menyalahkan Korban
Dari sisi budaya, budaya patriarki masih menjadi landasan kuat. Pandangan bahwa laki-laki memiliki dominasi dan hak atas tubuh perempuan, serta objektifikasi perempuan, menempatkan perempuan pada posisi rentan. Stereotip gender yang kaku, di mana perempuan dianggap sebagai objek atau properti, memicu perilaku merendahkan dan melecehkan.
Lebih lanjut, adanya normalisasi dan trivialisasi kekerasan seksual sering terjadi. Candaan seksis, sentuhan yang tidak pantas, atau komentar cabul sering dianggap "biasa," "godaan," atau "bagian dari interaksi." Ini menciptakan iklim kerja toksik yang meminimalkan seriusnya kekerasan dan menghilangkan batas antara interaksi profesional dan pelecehan. Puncaknya adalah budaya menyalahkan korban (victim blaming), di mana korban dipersalahkan atas pakaian, perilaku, atau "mengundang" pelecehan, alih-alih menyoroti tanggung jawab pelaku.
Kesimpulan
Mengatasi kekerasan seksual di tempat kerja membutuhkan lebih dari sekadar penindakan hukum. Ini menuntut perubahan mendasar pada norma-norma sosial dan budaya yang memungkinkan kekerasan tersebut tumbuh subur. Dengan membongkar hierarki yang bias, menumbuhkan budaya keberanian untuk melapor, serta menolak patriarki dan normalisasi pelecehan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar aman dan setara bagi semua.