Hoaks: Racun dalam Pembuatan Kebijakan Negara
Hoaks, atau informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja, telah menjadi momok yang mengancam berbagai sendi kehidupan, termasuk ranah kebijakan pemerintah. Dampaknya tidak hanya terbatas pada individu, namun merembet ke jantung pengambilan keputusan strategis negara, mengubah arah dan efektivitas program pembangunan.
Pembelokan Arah Kebijakan
Salah satu dampak paling langsung adalah potensi pembelokan arah kebijakan. Ketika pembuat keputusan atau pejabat publik terpapar informasi yang salah atau menyesatkan, mereka bisa saja merumuskan regulasi yang tidak tepat sasaran, tidak relevan, atau bahkan kontraproduktif. Contohnya, hoaks seputar kesehatan dapat menghambat program vaksinasi nasional, atau informasi palsu tentang stabilitas ekonomi memicu kepanikan yang merugikan pasar dan memaksa pemerintah mengambil langkah reaktif yang tidak ideal.
Erosi Kepercayaan dan Legitimasi
Di sisi lain, hoaks mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika masyarakat lebih percaya pada desas-desus dan kabar bohong ketimbang pernyataan atau data resmi, legitimasi setiap kebijakan yang dikeluarkan akan melemah. Hal ini mempersulit implementasi program, bahkan yang esensial sekalipun, karena minimnya dukungan atau partisipasi dari warga. Energi pemerintah pun terkuras untuk melakukan klarifikasi dan mitigasi dampak hoaks, bukannya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang produktif.
Tantangan Tata Kelola
Hoaks juga menciptakan polarisasi dan perpecahan di masyarakat, membuat konsensus sulit tercapai dalam perumusan kebijakan. Perdebatan publik menjadi tidak berbasis fakta, melainkan emosi dan narasi palsu. Ini adalah tantangan besar bagi tata kelola negara yang efektif dan efisien.
Singkatnya, hoaks bukan sekadar gangguan kecil, melainkan racun yang secara senyap merusak fondasi pembuatan kebijakan yang akurat, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Melawan hoaks berarti melindungi integritas kebijakan dan masa depan negara.
