Membuka Mata di Era Digital: Kebijakan Literasi Media Pemerintah
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat sering kali dihadapkan pada tantangan misinformasi, disinformasi, dan hoaks yang dapat merusak tatanan sosial bahkan mengancam demokrasi. Menyadari urgensi ini, pemerintah mengambil langkah proaktif dengan merumuskan kebijakan literasi media sebagai benteng utama bagi masyarakat.
Literasi media bukan sekadar kemampuan membaca atau menulis, melainkan kecakapan kritis untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan konten secara bertanggung jawab. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk membekali setiap individu dengan kemampuan memilah fakta dari fiksi, memahami bias, dan mengenali motif di balik suatu informasi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, dan berdaya dalam ekosistem digital.
Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai strategi. Mulai dari integrasi modul literasi digital dan media ke dalam kurikulum pendidikan formal, hingga peluncuran kampanye publik masif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga aktif berkolaborasi dengan komunitas pegiat literasi, akademisi, organisasi non-pemerintah, bahkan platform digital untuk mengembangkan program pelatihan, lokakarya, dan penyediaan materi edukasi yang mudah diakses.
Pada intinya, kebijakan literasi media adalah upaya kolektif pemerintah untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat dan aman. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar tidak hanya menjadi konsumen pasif, melainkan produsen dan filter informasi yang cerdas, sehingga mampu berkontribusi positif dalam diskusi publik dan menjaga ruang digital tetap kondusif.
