Pemekaran Daerah: Janji Dekat, Tantangan Pelayanan Publik
Pemekaran daerah, atau pembentukan daerah otonom baru (DOB), adalah kebijakan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ide dasarnya adalah dengan wilayah yang lebih kecil, pemerintah dapat lebih fokus, responsif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan warga, sehingga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Secara ideal, pemekaran diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah terpencil, memangkas birokrasi, dan memudahkan akses warga terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Kedekatan geografis diharapkan berbanding lurus dengan responsivitas pemerintah.
Namun, realitanya, harapan ini tidak selalu terwujud mulus. Seringkali, DOB menghadapi masalah serius seperti keterbatasan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, serta infrastruktur pendukung yang minim. Akibatnya, alih-alih meningkatkan, kualitas pelayanan publik justru bisa menurun karena fokus anggaran tersedot untuk operasional birokrasi baru ketimbang investasi pada layanan esensial. Fragmentasi kewenangan dan potensi tumpang tindih kebijakan juga bisa memperumit proses, bukan menyederhanakan.
Pemekaran daerah adalah pisau bermata dua. Di satu sisi menawarkan potensi perbaikan, di sisi lain menyimpan risiko penurunan kualitas jika tidak direncanakan dan dievaluasi dengan matang. Kunci keberhasilan terletak pada kesiapan komprehensif, mulai dari kapasitas fiskal, SDM, hingga infrastruktur, bukan sekadar pemisahan wilayah. Tujuan utama harus tetap peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, bukan hanya pembentukan entitas administratif baru.
