Impor Beras: Antara Stabilitas Harga dan Ancaman Kedaulatan Pangan
Kebijakan impor beras seringkali menjadi instrumen pemerintah untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan pangan domestik, terutama saat produksi dalam negeri menurun atau gagal panen. Secara kasat mata, impor dapat meredam lonjakan harga di pasaran, yang tentu menguntungkan konsumen karena akses terhadap beras menjadi lebih mudah dan terjangkau.
Namun, di balik tujuan jangka pendek tersebut, tersembunyi dampak kompleks yang mengancam fondasi ketahanan pangan nasional. Dampak negatifnya justru terasa mendalam di tingkat petani. Masuknya beras impor dengan harga kompetitif seringkali menjatuhkan harga gabah di tingkat lokal. Petani terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga rendah, bahkan di bawah biaya produksi, yang mengakibatkan kerugian dan hilangnya motivasi untuk bercocok tanam. Lambat laun, produktivitas menurun dan lahan-lahan pertanian bisa terbengkalai.
Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya ketergantungan Indonesia pada pasokan beras dari luar negeri. Ini menjadikan kita rentan terhadap fluktuasi harga global, kebijakan negara eksportir, dan gejolak geopolitik. Ketahanan pangan bukan lagi sekadar ketersediaan, melainkan juga kemampuan untuk memproduksi sendiri. Ketika kemampuan ini terkikis, kedaulatan pangan bangsa pun terancam.
Oleh karena itu, kebijakan impor beras adalah pedang bermata dua. Meskipun dapat menjadi solusi darurat, ia menyimpan potensi erosi terhadap fondasi pertanian dan kemandirian pangan. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan visi jangka panjang untuk memperkuat produksi domestik, melindungi petani, dan memastikan kedaulatan pangan sejati bagi Indonesia.
