Pajak Penghasilan: Dilema Keseimbangan untuk Pertumbuhan Ekonomi
Pajak Penghasilan (PPh) adalah instrumen fiskal vital yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan utama negara, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perilaku ekonomi individu dan korporasi, serta pada akhirnya, laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan PPh yang tepat mampu menjadi motor penggerak, sementara kebijakan yang keliru dapat menjadi rem yang menghambat.
Di satu sisi, PPh yang terkumpul menjadi modal penting bagi pemerintah untuk membiayai belanja publik. Investasi pada infrastruktur (jalan, pelabuhan), pendidikan, kesehatan, dan keamanan, adalah fondasi esensial bagi peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi jangka panjang. Pendanaan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis dan individu untuk berkembang, menarik investasi, serta mendorong penciptaan lapangan kerja. Kebijakan PPh yang stabil dan prediktif juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Namun, di sisi lain, tarif PPh yang terlalu tinggi atau struktur pajak yang tidak efisien dapat menjadi penghambat pertumbuhan. Bagi individu, PPh yang besar mengurangi daya beli dan insentif untuk bekerja keras atau berinvestasi, sehingga menekan konsumsi rumah tangga dan tabungan. Sementara bagi korporasi, PPh yang memberatkan dapat mengikis profitabilitas, mengurangi dana untuk ekspansi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini berpotensi menyebabkan pelarian modal atau disinsentif bagi investor asing maupun domestik.
Oleh karena itu, tantangan utama dalam perumusan kebijakan PPh adalah menemukan titik keseimbangan optimal. Tujuannya adalah memaksimalkan penerimaan negara tanpa mematikan semangat inovasi, investasi, dan konsumsi. Kebijakan PPh yang efektif harus responsif terhadap kondisi ekonomi, transparan, adil, dan mampu memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif. Dengan demikian, PPh dapat menjadi tuas strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bukan sekadar beban finansial.
