Navigasi Kompleks: Strategi Pemerintah Menjaga Kedaulatan di Laut Cina Selatan
Laut Cina Selatan adalah salah satu titik panas geopolitik paling kompleks di dunia, tempat berbagai negara mengklaim kedaulatan atas wilayah yang kaya sumber daya dan vital bagi jalur pelayaran global. Menghadapi dinamika yang rumit ini, pemerintah perlu merumuskan strategi yang cerdas, komprehensif, dan berkelanjutan untuk menjaga kepentingan nasional tanpa memicu eskalasi konflik.
Pilar Strategi Pemerintah:
-
Diplomasi Multilateral dan Penegakan Hukum Internasional:
Pilar utama adalah jalur diplomasi dan penegakan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Pemerintah secara konsisten menyerukan dialog damai, negosiasi, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional, bukan kekuatan. Peran aktif dalam forum regional seperti ASEAN sangat krusial, mendorong tercapainya Kode Etik (Code of Conduct/COC) yang mengikat dan efektif di Laut Cina Selatan. -
Peningkatan Kapasitas Pertahanan Maritim:
Meskipun mengedepankan diplomasi, strategi pemerintah juga mencakup peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan maritim. Ini bukan untuk konfrontasi, melainkan sebagai bentuk deterensi dan penegasan kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diakui secara internasional. Patroli rutin, modernisasi armada laut, dan peningkatan kemampuan pengawasan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini untuk melindungi wilayah dan sumber daya. -
Perlindungan Kepentingan Ekonomi Nasional:
Strategi ini juga berkaitan erat dengan perlindungan kepentingan ekonomi nasional, termasuk hak atas sumber daya perikanan dan energi di wilayah ZEE. Pemerintah berupaya memastikan kebebasan navigasi dan keamanan jalur perdagangan maritim, yang vital bagi perekonomian. Kebijakan ini juga melibatkan penindakan tegas terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal (Illegal, Unreported, and Unregulated/IUU Fishing) yang merugikan negara.
Secara keseluruhan, strategi pemerintah dalam menghadapi konflik Laut Cina Selatan adalah perpaduan antara ketegasan dalam menjaga kedaulatan dan fleksibilitas dalam berdiplomasi. Dengan mengedepankan hukum internasional, memperkuat kerja sama regional, dan membangun kapasitas pertahanan yang memadai, pemerintah berupaya menavigasi kompleksitas Laut Cina Selatan demi terciptanya stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan.
