Kontrak Terancam, Honorer Melawan: Tuntut Kepastian, Tolak Pemutusan Sepihak!
Ribuan pegawai honorer di berbagai instansi pemerintah kembali dihadapkan pada ancaman pemutusan kontrak kerja secara sepihak. Situasi genting ini memicu gelombang penolakan keras dari mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi, menuntut kejelasan nasib dan kepastian kerja.
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Para honorer merasa digantungkan, terutama menjelang kebijakan penghapusan status honorer dan transisi ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Banyak dari mereka adalah tulang punggung operasional di sektor pendidikan, kesehatan, maupun administrasi, namun kini terancam kehilangan mata pencarian tanpa solusi yang komprehensif dan manusiawi.
Mereka mendesak pemerintah untuk tidak mengambil jalan pintas dengan pemutusan kontrak sepihak yang hanya akan menciptakan gelombang pengangguran baru dan krisis ekonomi bagi keluarga-keluarga yang bergantung. Para honorer menuntut dialog terbuka, transparansi, serta skema pengangkatan atau perlindungan yang adil dan berkeadilan, mengingat dedikasi dan masa kerja mereka yang tak sebentar.
Gelombang penolakan ini adalah seruan keras bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakannya. Kepastian kerja dan masa depan yang layak adalah hak, bukan sekadar janji yang bisa diputuskan sepihak tanpa pertimbangan dampak sosial dan ekonomi yang mendalam.